Umum 25 Oktober 2026· AI, Lapangan Kerja, Kebijakan AI, Tiongkok, Ketenagakerjaan, Pelatihan, UMKM
Tiongkok Terbitkan Pedoman AI yang Ramah Lapangan Kerja: 18 Tugas untuk Meredam Dampak AI
Pada 23 Oktober 2026, Dewan Negara Tiongkok merilis pedoman berisi 18 tugas di enam bidang agar adopsi AI menciptakan pekerjaan baru sekaligus meredam dampak penggantian kerja. Apa isinya dan apa pelajarannya bagi Indonesia?

Kekhawatiran bahwa AI akan menggeser pekerjaan bukan lagi sekadar obrolan di media sosial. Pada 23 Oktober 2026, pemerintah Tiongkok menerbitkan pedoman resmi yang secara khusus mengatur bagaimana adopsi AI semestinya berjalan seiring dengan perlindungan lapangan kerja. Langkah ini ramai dibahas di X beberapa hari terakhir, dan menarik untuk dicermati karena Indonesia juga menghadapi pertanyaan serupa.
Apa yang diterbitkan
Dokumen ini dikeluarkan oleh Kantor Umum Dewan Negara Tiongkok dengan nomor Guobanfa (2026) No. 29. Judulnya kurang lebih berarti "Pendapat tentang Menyesuaikan Diri dengan Perkembangan Teknologi AI untuk Membangun Pola Pembangunan yang Ramah Lapangan Kerja". Dokumen ditandatangani pada 16 Oktober 2026 dan dipublikasikan di portal resmi pemerintah pada 23 Oktober 2026.
Tujuannya dirumuskan dengan jelas: memperkuat dampak positif AI dalam menciptakan peluang kerja, memberdayakan pekerjaan tradisional, meningkatkan kualitas kerja, dan mendorong kewirausahaan, sekaligus meredam dampak penggantian pekerjaan akibat penerapan AI.
18 tugas dalam 6 bidang
Pedoman ini memuat 18 tugas yang dikelompokkan ke dalam enam bidang:
- Memperkuat efek penciptaan kerja. Antara lain mendorong lapangan kerja baru di sektor AI, membantu usaha mikro, kecil, dan menengah menurunkan hambatan adopsi AI dengan solusi yang murah dan ringan, serta mempercepat pengembangan profesi baru seperti AI trainer dan insinyur teknik AI.
- Jalur adopsi AI yang ramah tenaga kerja. AI diprioritaskan untuk posisi yang kekurangan tenaga atau berisiko tinggi. Penerapan di industri padat karya diminta dilakukan dengan hati-hati soal cakupan, intensitas, dan tempo. Perusahaan juga didorong menjajaki sistem masa penyangga sebelum pekerja kehilangan pekerjaan: saat AI diterapkan secara besar-besaran, pekerja yang terdampak diberi tahu lebih awal dan dibantu beralih peran.
- Meningkatkan literasi digital pekerja. Kampus dan sekolah vokasi diminta menyesuaikan program studi, menambah "mikro-jurusan" AI, serta memperbanyak pelatihan AI untuk lulusan muda, pekerja migran, dan pencari kerja, termasuk memperbanyak kursus publik nirlaba.
- Layanan ketenagakerjaan berbasis AI. AI dipakai untuk mencocokkan kebijakan dengan warga yang berhak, memperbaiki platform informasi lowongan, dan memberi dukungan bagi pekerja yang harus pindah pekerjaan.
- Perlindungan hak dan jaminan sosial. Pedoman menyoroti hak pekerja dalam kolaborasi manusia-mesin, meminta penggunaan AI dalam manajemen SDM diatur, dan menindak diskriminasi akibat penyalahgunaan algoritma, lowongan palsu, serta pelanggaran privasi. Jaminan sosial bagi pekerja lepas dan pekerja platform juga diperluas.
- Pemantauan dan peringatan dini. Pemerintah akan berbagi data lintas lembaga, membangun model pemantauan risiko kerja, mendirikan pusat riset dampak AI terhadap ketenagakerjaan, dan memasukkan risiko AI ke dalam mekanisme penanganan pengangguran berskala besar.
Salah satu poin yang paling banyak dibicarakan adalah penilaian risiko ketenagakerjaan. Di bidang yang memerlukan izin akses pasar, proyek penerapan AI yang berpotensi menimbulkan guncangan besar pada lapangan kerja diminta menjalani penilaian risiko tersebut saat ditinjau, sementara proyek di bidang lain menyesuaikan dengan kondisi masing-masing.
Mengapa ini relevan bagi Indonesia
Indonesia memiliki banyak sektor padat karya, jutaan UMKM, dan jumlah pekerja informal serta pekerja platform yang besar. Pertanyaan yang dijawab Tiongkok lewat pedoman ini, yaitu bagaimana memanfaatkan AI tanpa membiarkan pekerja tertinggal, juga relevan di sini.
Beberapa gagasan bisa menjadi bahan diskusi bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan pekerja di Indonesia:
- Pemberitahuan dan masa transisi sebelum otomatisasi besar-besaran, agar pekerja punya waktu untuk belajar keterampilan baru.
- Pelatihan AI yang inklusif, tidak hanya untuk lulusan teknik tetapi juga untuk pekerja di sektor tradisional.
- Adopsi AI yang ringan dan murah bagi UMKM, sehingga manfaat AI tidak hanya dinikmati perusahaan besar.
- Aturan soal algoritma rekrutmen, agar seleksi kerja otomatis tidak berujung diskriminasi.
Bagi individu, pesannya sederhana: keterampilan bekerja bersama AI makin menjadi bekal penting, apa pun bidangnya.
Keterbatasan dan konteks
Ada beberapa hal yang perlu diingat saat membaca berita ini:
- Ini dokumen arah kebijakan, bukan undang-undang. Bentuknya "pendapat" (yijian) dari Dewan Negara. Pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan kementerian terkait, sehingga dampak nyatanya baru bisa dinilai kelak.
- Banyak poin masih bersifat umum. Pedoman memakai kata seperti "mendorong" dan "sesuai ketentuan". Detail teknis, misalnya kriteria penilaian risiko atau besaran dukungan bagi pekerja, belum dijabarkan dalam dokumen ini.
- Konteksnya berbeda. Sistem politik, struktur ekonomi, dan kapasitas fiskal Tiongkok tidak sama dengan Indonesia. Gagasannya bisa menjadi inspirasi, tetapi tidak bisa ditiru begitu saja.
- Perbandingan di media sosial perlu disaring. Di X, kabar ini sering disandingkan dengan gelombang PHK di perusahaan teknologi Amerika Serikat. Perbandingan itu menarik, tetapi angka-angka yang beredar sebaiknya dicek langsung ke sumber resmi masing-masing perusahaan.
Coba di Sumber AI
Cara terbaik menghadapi perubahan adalah mulai mencobanya sendiri. Di Sumber AI, Anda bisa memakai chat untuk memetakan tugas mana dalam pekerjaan Anda yang bisa dibantu AI, merangkum dokumen kebijakan yang panjang, atau menyusun rencana belajar keterampilan baru. Jika Anda peneliti atau penulis, hasil analisis seperti ini juga bisa dikembangkan menjadi tulisan yang lebih utuh.
Jadikan AI sebagai rekan kerja, bukan pengganti, lalu tetap gunakan penilaian Anda sendiri. Kunjungi sumber.ai.id untuk mulai.
Sumber
- Teks resmi pedoman (bahasa Mandarin), Guobanfa (2026) No. 29, portal pemerintah Tiongkok: gov.cn/zhengce/zhengceku/202610/content_7084108.htm
- Xinhua via english.gov.cn, "China issues guidelines to promote employment amid AI advances", 23 Oktober 2026: english.www.gov.cn
- Ringkasan diskusi di X: x.com/i/trending/2113714644619583923